Majelis Hakim sidang kasus e-KTP menolak menetapkan Miryam Haryani sebagai tersangka terkait dugaan memberikan keterangan palsu dalam kasus tersebut. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku akan menanyakan langsung hal tersebut.
Terkait Miryam yang diduga memberikan keterangan palsu dalam persidangan kasus e-KTP, ia menilai, mantan anggota komisi II DPR RI itu pantas menjadi tersangka.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menangani kasus e-KTP menetapkan Miryam S Haryani sebagai tersangka pemberi keterangan palsu. permintaan penetapan tersangka atas mantan anggota Komisi II DPR RI itu ditolak majelis hakim.
Hal tersebut tak lantas membuat jaksa tak tinggal diam. Jaksa tengah mencari cara untuk memberi efek jera terhadap Miryam yang diduga memberi keterangan palsu.
Pada sidang Kamis 30 Maret 2017, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menangani kasus e-KTP menetapkan mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani sebagai tersangka. namun permintaan itu ditolak.
Keputusan JPU KPK ingin menetapkan Miryam sebagai tersangka diduga lantaran memberikan keterangan palsu saat persidangan. apalagi, sebelum sidang Miryam telah lebih disumpah akan memberikan keterangan benar.
Miryam juga selalu berkelit menerima uang korupsi pengadaan e-KTP. dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP, ia disebut sebagai perantara suap kepada anggota Komisi II DPR. dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Miryam juga mengakui hal tersebut.
Namun BAP tersebut kini dicabut Miryam dengan dalih merasa tertekan saat proses penyidikan sebagai saksi di Gedung KPK. selama empat kali pemanggilan sebagai saksi, Miryam mengaku memberikan keterangan agar penyidik senang dan proses penyidikan kasus e-KTP cepat usai.
0 komentar:
Posting Komentar