Sidang kasus dugaan korupsi e-KTP telah digelar hari ini di PN Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa KPK mengungkapkan bahwa terdapat nama-nama besar yang turut menikmati uang negara dari kasus korupsi e-KTP ini.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menuturkan bahwa KPK akan memproses lebih lanjut nama-nama yang terseret dalam pusaran kasus mega korupsi e-KTP.
Ditemui di tempat sama, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga mengatakan hal serupa. "Kalau nama disebut oleh seseorang itu nanti akan diproses. kalau disebut lalu dibenarkan oleh sumber yang lain baru diproses. makanya akan banyak orang-orang yang akan dimintai keterangan," kata Saut.
Adapun nama-nama yang disebutkan oleh Jaksa KPK, di antaranya Ketua DPR Setya Novanto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, mantan Ketua DPR Marzuki Ali, mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Anas Urbaingrum, M Nazarudiin, dan lain-lain. total kerugian negara dari kasus megakorupsi e-KTP ini mencapai Rp 2,3 Triliun.
Sidang perdana korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman (61), Mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), dan Sugiharto (58) mantan Direktur Pengelolaan Informasi Admininstrasi Kependudukan (PIAK), digelar hari ini, Kamis 9/3/2017, di Pengadilan Tipikor.
Sejumlah nama-nama besar muncul di sidang tersebut. mulai dari Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin. selain itu, dakwaan pun penyebut keterlibatan sejumlah anggota Komisi II di mega proyek e-KTP.
Setya Novanto sendiri telah membantah terlibat kasus e-KTP. Novanto menegaskan tak pernah bertemu dengan Muhammad Nazaruddin, Anas Urbaningrum dan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong seperti yang tertulis dalam dakwaan.
Ia pun dengan tegas mengaku tidak pernah menerima apapun dari aliran dana e-KTP ini.
Bantahan juga datang dari Yasonna Laoly. "Sebagai partai oposisi kita tidak ikut cawe-cawe soal e-KTP. dalam pembahasan program dan anggaran, Fraksi PDI Perjuangan sangat kritis," kata Yasonna, Kamis 9/3/2017.
Oleh sebab itu, Yasonna menegaskan pihaknya tidak terlibat sama sekali dalam bagi-bagi fulus proyek yang menghabiskan hampir Rp 6 triliun atau Rp 5,9 triliun.
"Sepanjang mengenai aliran dana saya pastikan saya tidak ikut. boleh dikonfirmasi, siapa yang memberikan? Di mana?," ujar Yasonna menegaskan.
0 komentar:
Posting Komentar