Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto untuk mengklarifikasi atas tuduhan dirinya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.
Untuk itu, sebagai tokoh senior di partai beringin, Akbar akan menunggu hasil persidangan yang sudah berkekuatan hukum tetap. ia pun tak ingin berandai-andai akan status Novanto ke depannya.
Akbar juga menegaskan bahwa Novanto sudah mengatakan bahwa dirinya tak menerima aliran dana e-KTP. "Kan tadi kan sudah mendengar, Novanto sudah mengatakan bahwa tidak benar yang menerima uang sama sekali dari aliran dana e-KTP, kita lihat saja nanti proses persidangan, sidang ini juga akan berjalan cukup lama," kata dia.
Namun, jika memang nantinya terbukti dalam persidangan Novanto bersalah, Akbar mengatakan ada aturan-aturan sanksi terhadap kader Golkar yang bermasalah.
"Kalau terbukti, ada aturan-aturan organisai yang menjadi pegangan yang menjadi pedoman, kami kan ada prinsip-prinsip yang harus dijaga oleh kader Golkar yaitu PDLT. kalau tidak mematuhi prinsip itu partai akan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan, sanksi itu juga tergantung kualitas kesalahan yang bersangkutan," papar Akbar.
Setya Novanto sendiri telah membantah terlibat kasus e-KTP. Novanto menegaskan tak pernah bertemu dengan Muhammad Nazaruddin, Anas Urbaningrum dan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong seperti yang tertulis dalam dakwaan.
Ia pun dengan tegas mengaku tidak pernah menerima apapun dari aliran dana e-KTP ini.
"Saya tidak pernah mengadakan pertemuan dengan Nazaruddin bahkan menyampaikan yang berkaitan dengan e-KTP. bahkan saya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari e-KTP," tandas Novanto.
0 komentar:
Posting Komentar